Sabtu, Mei 08, 2010

Akhlak dan Politik

Akhlak dan politik adalah dua masalah penting dalam kehidupan manusia dan manusia sering mempersoalkan dua perkara ini. Di antara pertanyaan sering yang diajukan manusia, adalah apakah akhlak dan politik mempunyai kaitan atau apakah keduanya merupakan dua hal yang terpisah? Apakah politik menjadi lebih baik ketika ia dibentuk di atas fondasi nilai-nilai akhlak? Apakah politik harus diutamakan di atas akhlak ataukah akhlak yang harus diuatamakan di atas politik? Semua pertanyaan ini akan terjawab ketika kita membahas secara keseluruhan tentang akhlak dan politik.
Akhlak adalah sekelompok sifat dan keistimewaan jiwa manusia yang merupakan sumber perilaku dan perbuatannya. Sementara itu, deskripsi dari politik di antaranya adalah ilmu mengurusi dan mengatur sebuah negara. Sebagian pemikir Barat menyebutkan tujuan politik adalah untuk memperoleh kekuasaan dengan segala cara yang mungkin ditempuh dan untuk mempertahankan kekuasaan itu. Di antara pendukung kuat pandangan ini ialah Nicolo Machiavelli, ahli sejarah dan politik Itali abad ke 15. Dalam salah satu bukunya, Machiavelli menasehati para pemegang kekuasaan, bahwa dalam politik, nilai-nilai akhlak harus diabaikan dan mereka harus menggunakan segala macam cara untuk mengurus negara dan memelihara kekuasaan.

Dewasa ini, para pemikir Barat telah berhasil mengasingkan agama dan akhlak dalam kehidupan masyarakat Barat. Mereka pun juga menganggap bahwa politik dan akhlak adalah dua hal yang terpisah. Dalam pandangan seperti ini, para politikus dianggap berhak menggunakan segala macam sarana demi memelihara kekuasaan mereka, seperti berbohong, menipu, atau malah membunuh dan merampok. Mereka bahkan menggunakan akhlak sebagai alat untuk menipu opini umum demi menjustifikasi perbuatan mereka. Di sepanjang sejarah, khususnya pada beberapa abad yang lalu, pemerintah Eropa dan Amerika telah melaksanakan aksi-aksi tidak berakhlak, seperti menduduki negara-negara lain, melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat negara-negara tersebut, dan merampok kekayaan mereka. Imperialisme Barat ini telah terjadi di berbagai pelosok dunia tanpa mempedulikan nilai maknawi dan hak asasi manusia.
Di pihak lain, terdapat kelompok pemikir lainnya yang percaya bahwa politik haruslah berpegang kepada akhlak dan berdiri di atas fondasi nilai-nilai akhlak. Dalam pandangan kelompok ini, politik bukanlah sarana untuk memperoleh kekuasaan atas rakyat, namun merupakan sarana untuk memperluas nilai-nilai maknawi dalam masyarakat. Oleh karena itu, menurut kelompok ini, legalitas sebuah pemerintahan tergantung pada kemampuannya untuk memberikan perhatian kepada masalah akhlak dalam membentuk masyarakat yang sehat dari sisi kejiwaan.
Agama-agama Ilahi, terutama Islam, merupakan sumber dari pemikiran politik yang berakhlak ini. Islam senantiasa menuntut pemeliharaan nilai-nilai spiritual dan akhlak dalam pemerintahan dan politik. Dalam pandangan Islam, pengamalan nilai-nilai akhlak akan menghalangi kecenderungan pemimpin untuk berlaku batil dan zalim terhadap rakyatnya. Sebagaimana sudah tercatat dalam sejarah, pengurusan negara yang tidak mempedulikan nilai-nilai tinggi akhlak hanya akan memberi keuntungan kepada pemilik kekuasaan dan kekayaan, sementara rakyatnya akan sengsara dan menderita. Oleh karena itulah Islam menekankan pentingnya akhlak dalam politik.
Dalam pandangan Islam, politik adalah sarana untuk berkhidmat kepada rakyat dengan cara menegakkan keadilan, menghancurkan kezaliman dan kefasadan, serta mengenalkan rakyat kepada keutamaan dan kesempurnaan insani. Dalam sistem pemerintahan seperti ini, sudah tentu pelaku politiknya harus terdiri dari orang-orang yang bertaqwa dan mengetahui tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan rakyat. Menurut pandangan Islam, tujuan politik bukan saja harus suci dan benar, namun sarana untuk mendapatkan kekuasaan politik itu juga harus benar dan legal. Karena itulah Islam menetapkan nilai-nilai ketakwaan, keadilan, sikap saling membantu sesama, menjauhkan diri dari penipuan dan metode yang tidak bermoral dalam mencapai tujuan-tujuan politik.
Sejarah para nabi, khususnya sejarah Islam, memperlihatkan contoh nyata dari pengunaan politik yang berakhlak dan dampak positifnya terhadap individu dan masyarakat. Para nabi Ilahi berpegang teguh kepada dasar akhlak, baik ketika mengajarkan spiritualitas ataupun ketika berperang melawan kezaliman serta ketika menjalankan pemerintahan. Nabi Muhammad saaw merupakan contoh ideal seorang penguasa yang berakhlak. Berkali-kali Nabi Muhammad ditawari kedudukan dan kekayaan dengan syarat beliau menarik diri dari mendakwahkan Islam. Tetapi, Rasulullah tidak pernah menerima tawaran itu karena tujuannya dalam berdakwah adalah untuk mengajak manusia kepada kemuliaan, bukan untuk mencari kekuasaan.
Di antara keistimewaan akhlak Rasulullah saaw ialah berpegang kepada janji. Di saat beliau melakukan perjanjian damai dengan kaum non-muslim, beliau akan berpegang teguh kepada janji itu, selagi kaum non muslim itu juga tidak tidak melanggar perjanjian tersebut. Ajaran lain dari Rasulullah adalah perilaku yang baik terhadap para tawanan perang. Malah beliau memberikan kelonggaran kepada para tawanan itu, yaitu siapa saja yang bisa mengajar membaca dan menulis kepada 10 muslim, akan dibebaskan. Akhlak yang diajarkan oleh Rasul ini amat bertentangan dengan sikap para penguasa Barat yang malah menyiksa dengan kejam para tawanan perangnya.
Imam Ali as juga merupakan contoh terbaik dari seorang muslim yang berpegang teguh kepada nilai-nilai akhlak dan maknawi. Di sepanjang periode pemerintahannya, Imam Ali a.s. berkali-kali disarankan untuk tidak melaksanakan keadilan sementara waktu, demi mencegah perlawanan dari sebagian orang yang berkuasa. Tetapi Imam Ali menekankan bahwa dia menerima jabatan sebagai pemimpin Islam karena ingin melaksanakan keadilan dan menegakkan hak orang-orang teraniaya, jika tidak, jabatan sebagai pemimpin tidak ada arti baginya.
Pada zaman pemerintahan Imam Ali, terdapat tokoh-tokoh politikus yang licik dan penipu, di antaranya Muawiyah. Selepas kesyahidan Imam Ali a.s., Muawiyah di hadapan pengikutnya berkata, “Aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak berperang dengan kalian supaya kalian melakukan solat, berpuasa, menunaikan ibadah haji, atau mengeluarkan zakat. Tetapi sebaliknya, aku berperang dengan kalian demi untuk mendapatkan kekuasaan dan menjadi penguasa kalian.” Politik yang berakhlak mulia yang dilaksanakan oleh Imam Ali a.s. telah terekam dalam sejarah sebagai contoh terbaik sebuah pemerintahan Islam. Sebaliknya, Muawiyah dicacat sejarah sebagai penguasa pemerintahan umat Islam yang kejam, despotik, dan menyengsarakan rakyat karena telah menginjak-injak nilai-nilai akhlak.
Dewasa ini, kita menyaksikan dunia dipenuhi dengan kesengsaraan akibat para penguasa tidak menghiraukan nilai-nilai akhlak dalam menjalankan kekuasaan mereka. Sikap haus kekuasaan dan kekayaan telah menimbulkan perang dan penindasan di berbagai pelosok bumi. Para pemilik kekuasaan dan kekayaan kini bahkan telah menggunakan cara-cara canggih demi melanggengkan kekuasaan mereka, di antaranya dengan menggunakan media massa. Melalui media massa, mereka menutup-nutupi aksi kriminalitas mereka dan bahkan memperlihatkan citra yang baik bagi segala tindakan amoral mereka.
Contoh jelas dari masalah ini adalah invasi AS dan Inggris ke Irak yang mereka sebut-sebut sebagai usaha untuk memerangi terorisme yang mengancam dunia, memusnahkan senjata pembunuh massal Irak, dan menegakkan demokrasi. Padahal sesungguhnya, tujuan mereka adalah untuk merampok kekayaan bangsa Irak dan memperluas wilayah kekuasaan mereka. Dalam pelaksaan ambisi tidak bermoral ini, para politikus AS dan Inggris juga bekerja sama dengan para investor, misalnya produsen senjata dan perusahaan-perusahaan perminyakan yang kini berebut proyek eksplorasi minyak di Irak.
Tidak ada jalan lain untuk menghentikan semua kesewenang-wenangan politik ini selain mengembalikan politik ke jalannya yang benar, yaitu berkhidmat kepada rakyat dan menyebarluaskan nilai-nilai akhlak dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan gerakan dari dalam masyarakat sendiri, misalnya tidak memilih atau mengangkat para politikus yang tidak bermoral sebagai pengambil keputusan dalam pemerintahan.